tsunamidi2Lihat jawabanIklanIklan naylaj11naylaj11Taman edukasi tsunami berada kota acehIklanIklanRifdahrsRifdahrsDi AcehSemiga membantuIklanIklanPertanyaan baru BMKG meminta setiap pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi terjadinya hal terburuk. Terlebih saat ini, lima alat Tsunami Early Warning System (TEWS) di laut selatan Cianjur tidak berfungsi," kata Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo, di Cianjur Senin (1/8/2022). JAKARTA- Dalam otonomi daerah (otda) peran serta masyarakat telah tertuang dalam ketentuan umum Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 butir 5 yang menyebutkan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri Fast Money. Jakarta ANTARA News - Pemerintah harus memitigasi bencana tsunami untuk wilayah-wilayah yang rawan terdampak seperti di pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kata pakar geologi dari Brigham Young University Ron Harris. Harris dalam diskusi tentang mitigasi bencana tsunami di Jakarta, Jumat, memaparkan mitigasi bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. "Mengapa tsunami di Aceh memakan banyak korban? Masalahnya komunikasi, tidak ada orang di Aceh yang tahu tentang tsunami," kata Harris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, Harris menyimpulkan prakiraan potensi terjadinya gempa berkekuatan di atas 9 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami yang sama seperti yang terjadi di Aceh pada 2004 bisa terulang di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. "Apa kita mau korban tsunami di Aceh terjadi lagi di Pulau Jawa?" kata Harris. Oleh karena itu dia menekankan pentingnya pemerintah melakukan mitigasi di daerah rawan seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran Jawa Barat, Cilacap, Pacitan Jawa Timur, Denpasar dan Nusa Dua Bali, Lombok dan Sumba Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Pulau Timor, dan Waingapu Nusa Tenggara Timur. Harris menjelaskan potensi terjadinya gempa besar yang mengakibatkan tsunami dengan rumusan "20-20-20", yakni 20 detik lamanya gempa bumi untuk identifikasi potensi adanya tsunami, 20 menit jarak tempuh gelombang ke bibir pantai yang berarti waktu untuk evakuasi, dan 20 meter tinggi gelombang yang artinya masyarakat harus mencari tempat di ketinggian 20 meter untuk evakuasi. Dengan kategori seperti itu dan kondisi yang ada saat ini, wilayah yang paling berbahaya adalah Denpasar dan Nusa Dua Bali. "500 ribu orang tinggal di sana, 500 ribu orang yang berkunjung, satu juta orang ada di sana. Tidak ada tempat setinggi 20 meter dan harus evakuasi dalam 20 menit," ujar Harris. Berdasarkan simulasi model tsunami untuk wilayah selatan Bali, kawasan wisata di Denpasar dan Nusa Dua hampir dipastikan tenggelam oleh gelombang tsunami karena wilayahnya yang dekat sekali dengan air dan tak ada bangunan atau dataran tinggi. Oleh karena itu Harris berharap pemerintah Indonesia segera membuat rencana evakuasi secara matang, tidak hanya untuk Bali namun seluruh wilayah rawan Aditya RamadhanEditor Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © ANTARA 2017 TSUNAMI merupakan bencana yang belum dapat diprediksi waktunya. Namun, prakiraan mengenai daerah yang akan terdampak, ketinggian gelombang, dan luas daerah genangan dapat ditentukan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu wilayah di Tanah Air yang berisiko cukup besar dan rentan terdampak tsunami ialah Desa Pangandaran, Jawa Barat. Risiko itu meliputi ekonomi, sosial, dan fisik. UNESCO bersama Intergovernmental Oceanographic Commission IOC telah menyusun suatu program untuk rekognisi kesiapsiagaan tsunami di suatu wilayah melalui Tsunami Ready Program. Program ini disusun untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami. Terdapat 12 dua belas indikator dalam penetapan atau rekognisi itu, di antaranya ialah adanya peta bahaya tsunami dan peta evakuasi tsunami selengkapnya lihat grafik. Untuk memenuhi indikator Tsunami Ready IOC-UNESCO, Tim Pengabdian Masyarakat KK Hidrografi ITB yang diketuai oleh Wiwin Windupranata melakukan pendampingan di Desa Pangandaran melalui skema Pengabdian Masyarakat Bottom-Up ITB. Sebagai langkah awal, dilakukan survei lapangan secara berkala, yaitu pada November 2020 dan Maret 2021. Survei lapangan itu bertujuan untuk mengakuisisi data lapangan, seperti foto udara, data kependudukan, data inventaris desa, dan kebutuhan data lainnya untuk melengkapi indikator Tsunami Ready IOC-UNESCO. Kemudian pada 14 September 2021 dilakukan sosialisasi ke pemerintah desa serta instansi terkait soal hasil survei lapangan dan pengolahan data. Berdasarkan survei itu tim melihat jika semua indikator Tsunami Ready telah berhasil dipenuhi oleh Desa Pangandaran. Indikator pertama dalam Tsunami Ready IOC-UNESCO ialah wilayah bahaya tsunami harus ditetapkan dan masyarakat memiliki peta bahaya tsunami. Hal tersebut telah terpenuhi di Desa Pangandaran dengan adanya peta rendaman tsunami dengan menggunakan pemodelan numerik. Pemodelan ini, baik yang dirilis oleh instansi pemerintah atau berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Desa Pangandaran juga telah memenuhi indikator dua, yakni mengenai perkiraan jumlah penduduk yang berada di wilayah bahaya tsunami. Data penduduk didapatkan dari data Desa Pangandaran pada 2021. Sebagai indikator tiga, IOC-UNESCO menentukan bahwa masyarakat harus menempatkan informasi publik tentang tsunami yang berisi mengenai rute evakuasi tsunami. Indikator ini pun telah dipenuhi dengan adanya informasi publik di sepanjang pesisir pantai Desa Pangandaran. Meski begitu, pemenuhan indikator ini masih belum sempurna karena pada data yang didapat dari instansi setempat, terdapat beberapa kesalahan koordinat. Kesalahan ini perlu diperbaiki dengan melakukan inventarisasi ulang. Indikator empat dalam Tsunami Ready ialah adanya inventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial yang terkait dengan pengurangan risiko bencana tsunami. Dari sisi sumber daya ekonomi Pemerintah Desa Pangandaran telah menganggarkan dana desa untuk penanggulangan bencana tsunami. Keterangan ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan pada saat survei di lapangan. Meski begitu, jumlah dana desa tidak disebutkan secara spesifik. Beberapa sumber daya infrastruktur juga telah disiapkan pemerintah setempat, yang berupa beberapa titik pengungsian sementara di kawasan Desa Pangandaran dan sekitarnya, seperti wilayah Cagar Alam dan shelter evakuasi lima lantai yang terdapat pada perbatasan Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Terdapat juga tujuh rekomendasi hotel yang di tetapkan sebagai tempat evakuasi mengingat banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pangandaran. Dari segi sumber daya politik dan sosial, Pemerintah Daerah dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat FKDM telah menyusun kerangka berpikir tanggap darurat jika terjadi bencana tsunami. Rancana tanggap darurat ini dituangkan pada dokumen emergency operation plan EOP yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Efektivitas rencana evakuasi ini dapat dilihat dengan melakukan simulasi evakuasi. Selain itu, FKDM Pangandaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangandaran menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan dan mempersiapkan kegiatan terkait kesiapsiagaan bencana di wilayah desa Pangandaran. Selain itu, organisasi Linmas, Komunitas Nelayan, dan Komunitas Pengusaha Pariwisata di Pangandaran juga mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya bencana tsunami. Pada indikator lima disebutkan mengenai peta evakuasi tsunami yang harus mudah dipahami. Penentuan peta evakuasi tsunami dilakukan oleh otoritas lokal bekerja sama dengan masyarakat. Terdapat beberapa peta evakuasi tsunami yang telah dibuat berbagai instansi termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Perbedaan dari peta evakuasi tersebut terletak dari perbedaan informasi yang disajikan, terutama pada detail informasi dan tujuan evakuasi tsunami. Hal ini harus dikoreksi dengan penyeragaman informasi yang akan disampaikan agar masyarakat, khususnya wisatawan yang baru tiba di Pangandaran tidak kebingungan dan dapat mengetahui tempat dan arah evakuasi tsunami. Selain berbagai sumber daya yang telah disiapkan pemerintah daerah, pengembangan, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut tercantum dalam indikator enam Tsunami Ready. Pengembangan dan pendistribusian materi edukasi tsunami di Desa Pangandaran dilakukan secara khusus oleh BPBD Pangandaran bekerja sama dengan FKDM Desa Pangandaran. Salah satu bentuknya ialah pengembangan materi pendidikan berupa program goes to school GTS yang memberikan edukasi mengenai kebencanaan secara umum kepada siswa SD-SMP-SMA di wilayah Pangandaran. Selain itu, BMKG juga memiliki materi edukasi bencana tsunami yang dibuat dan dapat diterapkan secara nasional yang dapat digunakan untuk edukasi tentang bencana tsunami. Sosialisasi dan sarananya Indikator tujuh dalam Tsunami Ready ialah adanya kegiatan sosialisasi atau pendidikan yang diadakan setidaknya tiga kali dalam satu tahun. Daerah Pangandaran telah mengadakan kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan tahunan itu digagas oleh BPBD Pangandaran bersama dengan FKDM Desa Pangandaran. Kegiatan rutin yang dilakukan ialah Hari Siaga Bencana pada 26 April dan Peringatan Tsunami Pangandaran pada 17 Juli serta kegiatan GTS. Selain itu terdapat juga kegiatan edukasi dan kesiapsiagaan pada Indian Ocean-wide tsunami exercises IOWave tahun 2016, dan Sekolah Lapangan Geofisika SLG tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BMKG dan BNPB, serta Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Destana tahun 2019 yang diadakan oleh BNPB. Untuk pemenuhan indikator delapan, yakni adanya latihan komunitas tsunami paling tidak dua tahun sekali, juga telah terpenuhi. Sementara untuk indikator sembilan mengenai Emergency Operation Plan EOP, Desa Pangandaran telah memiliki dan diresmikan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pangandaran dan FKDM, dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk keadaan darurat saat terjadinya bencana tsunami di wilayah Pangandaran. Hasil indikator sepuluh mengenai adanya kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami juga sudah tersedia di Desa Pangandaran. Hal ini dengan adanya tim kesiapsiagaan bencana Desa Pangandaran yang terdiri dari FKDM dan Linmas yang saling berkoordinasi membantu dalam merespons kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Kemudian keputusan tanggap darurat disampaikan melalui media sosial untuk diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, Desa Pangandaran juga memiliki Command Center dan perangkat diseminasi pada Gambar 2 seperti CCTV untuk memantau tsunami, sirene, dan pengeras suara yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi operasi tanggap darurat tsunami. Command Center berada di Kantor Desa Pangandaran yang terhubung dengan perangkat sosialisasi yang tersebar di Pantai Timur, Pantai Barat, Pasar Wisata dan Kantor Desa Pangandaran. Desa Pangandaran merupakan salah satu desa yang memiliki kemampuan menerima informasi bahaya tsunami selama 24 jam dalam media komunikasi seperti melalui media sosial antar instansi seperti BMKG, BPDB, pemerintah desa, dan FKDM. Kemudian adanya laman Desa Pangandaran dan SMS dalam penyebarluasan informasi resmi dari BMKG dan melalui Warning Receiver System. Adanya sarana-sarana itu merupakan bentuk pemenuhan indikator Tsunami Ready kesebelas. Selain adanya penyebarluasan informasi gempa dan peringatan dini antar stakeholder, Desa Pangandaran juga memiliki sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi tersebut dilakukan menggunakan media komunikasi, seperti handy talkie, media sosial, speaker dan sirene pada alat penyebaran pusat komando, dan sirine tsunami di Gedung Telkom Pangandaran. Begitulah Desa Pangandaran memenuhi indikator 12 Tsunami Ready. Di sisi lain, meski ke-12 indikator telah terpenuhi di Desa Pangandaran, tetap dibutuhkan adanya komitmen dari masyarakat serta pemerintah untuk menjaga pemenuhan indikator-indikator itu. Hal ini termasuk pula komitmen untuk menjaga infrastruktur mitigasi bencana tsunami di Desa Pangandaran sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. M-1 Foto Taman Edukasi Bencana Kepala BNPB Resmikan “Taman Edukasi Bencana” PADANG- Kawasan Wisata Pantai Padang selain terkenal keindahan lautnya, kini terdapat lokasi Taman edukasi bencana. Berdekatan dengan Danau Cimpago Kota Padang, yang diresmikan penggunaannya oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Rampangilei, Selasa 1/5/2018. Dalam sambutannya mengatakan, "TEB ini menyajikan konsep ruang terbuka untuk menyampaikan pendidikan kebencanaan melalui kreasi seni, buku-buku bergambar yang menarik dan dipadukan dengan konsep bermain. Selain itu, di TEB ini juga menjadi sekolah umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat bekerjasama dengan Forum Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Provinsi Sumatera Barat. TEB ini dapat menjadi model untuk dapat dikembangkan di daerah lainnya, khususnya di daerah rawan bencana di Sumatera Barat sebagai salah upaya untuk kampanye dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang dihadapi. Taman-taman tematik yang sekaligus berfungsi sebagai taman edukasi merupakan suatu “lompatan kreativitas” sebagai sarana ruang publik terbuka, sehingga warga dapat mengerti tema kebencanaan dengan segala ancamannya. Selain itu ruang publik terbuka ini akan memberikan manfaat bagi generasi muda dalam memahami terjadinya bencana khususnya gempa dan tsunami yang dapat berdampak pada individu, komunitas, budaya, dan lingkungan. Karya seni Mural menjadi penggugah semangat rasa kebersamaan generasi muda dalam memahami bencana dan ancamannya, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Usaha yang ada di Sumatera Barat, Khususnya Kota Padang, dihimbau untuk dapat memanfaatkan ruang pembelajaran Taman Edukasi Bencana sekaligus merawat dan ikut mengembangkan agar dapat lebih bermanfaat mulai dari membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, mengkampanyekan kegiatan di TEB, serta melengkapi berbagai fasilitas lainnya seperti menanam pohon, menambah fasilitas bermain anak maupun buku-buku pembelajaran, sehingga membuat pengunjung lebih nyaman. Ketersediaan wifi dalam era digital saat ini akan menambah nilai Kota Padang sebagai “Smart City yang Tangguh terhadap Bencana," ucap Willem. Sementara itu, Penjabat sementara Pjs Wali Kota Padang, Alwis mengatakan, di lokasi TEB terdapat perpustakaan yang berisi buku-buku tentang kebencanaan. Sementara, untuk melengkapi fasilitas lainnya, sangat dibutuhkan partisipasi dari dunia usaha, baik BUMN maupun swasta. “Masih banyak yang perlu ditambah. Seperti akses internet, wahana-wahana edukasi untuk anak. Ini yang kami harapkan, agar dunia usaha ikut berpartisipasi pula,” tambahnya. Sebagai salah upaya untuk kampanye kesiapsiagaan dan penyadaran diri terhadap risiko bencana yang ada di sekitar masyarakat, maka di TEB ini dikembangkanlah model pembelajaran kesiapsiagaan bencana, salah satu bentuknya yaitu Mural. Mural di TEB ini menggambarkan kejadian-kejadian bencana dan menjadikan kita selalu ingat akan sejarah kejadian bencana dan meningkatkan awareness terkait kebencanaan itu sendiri. Bagaimana merubah pola pikir masyarakat agar dapat saling peduli antar sesama gotong royong maupun peduli terhadap lingkungan dan dikaitkan dengan kearifan budaya lokal masyarakat. Pembukaan Taman Edukasi Bencana ini merupakan rangkaian awal dari Pertemuan Ilmiah Tahunan yang ke-5 atas kerjasama yang baik antara BNPB, IABI, UNAND, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan dari Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang telah menyediakan infrastruktur dan lokasi strategis sebagai ruang publik pembelajaran kebencanaan di Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Instansi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang, Komunitas Sepeda se-Kota Padang, dan Masyarakat sekitar. Sebelumnya, kegiatan ini didahului oleh kegiatan FunBike yang dimulai dari Universitas Andalas menuju Danau Cimpago. Danau Cimpago merupakan danau buatan yang dibuat pada tahun 2015 sebagai pengendali banjir atau yang biasa disebut Sistem Polder. Sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan kelengkapan bangunan meliputi saluran drainase, kolam retensi, pompa air, yang dikendalikan sebagai satu kesatuan pengelolaan. Dengan sistem polder, maka lokasi rawan banjir akan dapat dibatasi dengan jelas, sehingga elevasi muka air, debit dan volume air yang harus dikeluarkan dari sistem dapat dikendalikan. Oleh karena itu, sistem polder disebut juga sebagai sistem drainase yang terkendali.Adi

pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah